Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbasis Sumber Daya Hutan (SDH) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan (hutan produksi dan hutan lindung) berdasarkan prinsip perusahaan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sifat usaha Perum Perhutani adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan kelestarian sumberdaya hutan.

Maksud Perusahaan:
Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan.

Menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat optimal dari segi ekologi, sosial, budaya dan ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat . Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Tujuan perusahaan:
Turut serta membangun ekonomi nasional , khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang kehutanan.

SEJARAH PERUM PERHUTANI KPH.PURWODADI

PURWODADI, KPH.Purwodadi menurut pembagian derajat geografis bumi terletak diantara 110 derajat 32` dan 111 derajat 13` Bujur Timur serta 6 derajat 43` dan 7 derajat 6` Lintang Selatan.

Administratif KPH.Purwodadi memiliki luas yang terletak diwilayah :

  • Karesidenan Semarang.

Kabupaten Grobogan, luas : 17.901,0 Ha.

  • § Karesidenan Pati.

Kabupaten Pati, luas : 1.199,9 Ha.

Kabupaten Kudus, luas : 535,6 Ha.

Jumlah total luas : 19.636,5 Ha.

Yang terdiri dari :

a. Bukan untuk penghasilan : 51,5 Ha.

b. Untuk penghasilan : 19.269,4 Ha.

c. Alur : 315,6 Ha.

Sumber Memoris Kehutanan Het Boswezen Van Nederland schoos pada tahun 1849 dengan Staatblad nomor 125, ditetapkan Reglemen baru untuk pengelolaan yang merupakan pedoman penyusunan bagi Residen saja.

Pada tahun 1849 dilakukan pengangkatan pegawai yang mempunyai keahlian dalam Kehutanan sebanyak 2 (dua) orang dari Jerman dan 1 (satu) orang ahli ukur.

Tahun 1855 didatangkan lagi seorang ahli Kehutanan dari Jerman yang diangkat menjadi Inspektur Kehutanan pada tahun 1858.

Tahun 1860 Gubernur Jendral mengangkat panitia yang diberi tugas merancang Undang-Undang Kehutanan ” Reglemen untuk mengelola dan mengekploitasi hutan di Pulau Jawa dan Madura”

Tahun 1865 lahir Staatblad nomor 96 yang dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Kehutanan yang pertama, yang memuat pedoman dan petunjuk yang mengelola atau mengexploitasi hutan.

Tanggal 14 April 1874 Reglemen 1865 dengan Staatblat nomor 96 dicabut diganti dengan Staatblat nomor 110 yang berlaku mulai bulan Mei 1875 serta dibuat pula ”Pedoman untuk menebang, menguji, mengukur kayu jati” dan ”Pedoman untuk menanam dan memelihara pohon jati” dalam hutan negara tersebut Staatblat nomor 214, dan sejak itu ditetapkan tugas dan kewajiban pegawai Kehutanan.

Reglemen 1875 dianggap kurang memadai selanjutnya diganti dengan Reglemen 1897 Staatblat nomor 61 yang menegaskan agar hutan jati harus dikelola secara intensif dan pada tahun itu juga lahirlah ”DINST REGLEMEN” atau pedoman peraturan dinas yang memberi petunjuk tentang pengelola hutan jati dalam hal :

  • § Rencana perusahaan sementara.
  • § Rencana perusahaan tetap mengenai : rencana tanam, rencana penjarangan, rencana teresan dan rencana tebangan.
  • § Kewajiban Direktur Departemen dalam negeri yang menginstruksikan tentang penebangan oleh pemerintah sendiri.

Pada tahun 1897 diadakan untuk yang pertama kalinya jabatan ” Hoof Dinspectuur, Clef Van Den Dienst Van Het Bosschwezen ” atau Kepala Jawatan Kehutanan dengan dikeluarkan Reglemen 1897 pengelola hutan mulai diatur atau dibagi dalam daerah kecil yang dinamakan Houtvesting.

Tahun 1917 dimulai bentuk Kesatuan Pemangkuan Pengelolaan menurut Bagian Hutan (Baschafdelling)

Bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan Purwodadi diawal pengelolaan dari :

  • § Bagian Hutan Kradenan Utara yang dibentuk tahun 1917 bersamaan dengan dibentuknya Perusahaan Jati di Jawa Madura, tahun 1918 Bagian Hutan Grobogan dibentuk Perusahaan Jati, dan tahun 1922 Bagian Hutan Sambirejo dibetuk pula Perusahaan Jati.

Untuk pengukuran di Kesatuan pemangkuan Hutan Purwodadi baru dilaksanakan tahun 1930 berdasarkan ” Gouvernements Besluit Van Den Hoofd Insspecteur ”

Tersebut nomor : 6672/Ai tanggal 21 Nopember 1930 dan nomor 09/9072 tanggal 18 Desember 1930.

Terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Jati yang telah berjalan sempat dihentikan tahun 1938 dan tahun 1940 penyusunan hutan jati diserahkan kembali dari Djatibedrijf kepada Jawatan Kehutanan milik Pemerintah sampai tahun 1942.

Mengenai organisasi dari Boschwezen ditetapkan dalam Bijbladen nomor 118211 dan terakhir nomor 13003 tahun 1938.

Adapun peningkatan hutan (Bossch Beekeer) di Jawa dan Madura dibagi atas daerah-daerah hutan berupa :

  • Houtvesterijen, yaitu daerah hutan yang batas-batas hutan dan jenis pekerjaannya telah tertentu.
  • Bosdistricten, yaitu derah hutan yang belum mempunyai batas dan belum mempunyai program kerja.

Hout Vesterij dan Bosdistricten dibagi lagi menjadi Afdelingen dan setiap afdeling dibagi lagi menjadi Ressorten.

iTiap-tiap Houtvesters membawahi beberapa Opziener (Kepala Bagian Daerah Hutan) dan beberapa Hoofd Mantri.

Untuk pertama kalinya yang menjabat selaku Administratur/KKPH.Purwodadi dari tahun 1913 – 1920 adalah : PAW DE LEEUN, sedangkan Ajun Adm/KSKPH. dari tahun 1913- 1924 adalah J.JEN CEVER yang bertempat tinggal di Grobogan.

Dengan adanya pasca reformasi tahun 1998 terjadi eupheria dimasyarakat dan salah satu dampaknya adalah penjarahan hutan di Pulau Jawa, serta tindakan anakris dari masyarakat terhadap petugas Perhutani.

Akibatnya terjadi penurunan potensi sumberdaya hutan dan terjadilah tanah kosong diwilayah hutan KPH.Purwodadi sampai tahun 2005 mencapai 6.109, 2 Ha.

Dengan kondisi hutan yang sedemikian rupa jalan yang ditempuh adalah bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang sampai saat ini tercatat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) LMDH.

Dari jumlah tanah kosong seluas 6.109,2 Ha. Sudah masuk RTT. tahun 2005 seluas: 1.965,1 Ha. tahun 2006 seluas : 1.723,3 Ha. tahun 2007 seluas : 1.347,9 Ha. tahun 2008 seluas : 795,4 Ha. dan belum direncanakan seluas : 277,5 Ha.

Akhir tahun 2005 Administratur/KKPH.Purwodadi Ir.R.M.Widianto,M.ForSci. sedang menggalakkan tanaman jenis Jarak Pagar (Jatropha Curcas Linn) untuk tanaman sela didalam kawasan hutan seluas : 58,7 Ha.

Lahan pengembangan yang berada dihutan RPH. Jangglengan BKPH. Jatipohon luas : 33,6 Ha, RPH. Peting BKPH. Karangasem luas : 20,8 Ha. dan di RPH. Dersemi BKPH. Bandung luas : 14.3 Ha. dengan jarak tanam masing-masing : 6×3 meter.

Upaya Perum Perhutani KPH.Purwodadi didalam menanggapi kebijakan Pemerintah dibidang energi nasional, sekaligus meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa Hutan. (Humas Pwd)