BIDANG ORGANISASI LMDH

  • Lemahnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pengurus LMDH dalam hal :
  • penjajagan kebutuhan masyarakat (Community Need Assesment)
  • menyusun rencana kegiatan (action plan)
  • menyusun proposal kegiatan/program
  • tehnik-tehnik pemecahan masalah (problem solving)
  • mengelola keuangan (Fundraising)
  • ‚  mendokumentasikan kegiatan LMDH
  • monitoring dan evaluasi program.kegiatan
  • LMDH belum menjadi “lembaga masyarakat” yang mengakar
  • Seolah-olah masih menjadi milik Perum Perhutani.
  • Sebagian besar masih tergantung pada program Perhutani (Kegiatan dlam kawasan)
  • Sebagian besar belum ber sinergi dengan dinas/lembaga lain
  1. Mayoritas LMDH belum memiliki unit usaha untuk membiayai program dan kegiatan-kegiatannya.
  2. Kurangnya pemanfaatan lahan yang ada didalam wengkon LMDH
  3. PHBM = Sharing / bagi hasil sehingga mayoritas LMDH masih menjadikan “Sharing” (pembagian hasil hutan) sebagai “goal” pendirian LMDH. Akibatnya, tidak ada sharing tidak ada kegiatan
  4. Adanya kasus-kasus sharing (bagi hasil / keuntungan usaha) yang tidak di sampai ke anggota LMDH
  5. Adanya kasus-kasus dominasi elit desa dalam kelembagaan LMDH (yang berorientasi pada keuntungan pribadi)
  6. LMDH seolah (dan sebagian diantaranya) menjadi kelembagaan di desa yang terpisah dari Pemerintahan Desa
  7. Sebagian besar kegiatan LMDH masih seputar kegiatan dalam kawasan
  8. LMDH = Pengurus

BIDANG USAHA

Kegiatan pengurusan sumberdaya hutan yang mempunyai nilai ekomonis selalu dilakukan dan didominasi oleh petugas perhutani , LMDH tidak berani berinisiatif untuk melakukan sendiri

belum ada upaya untuk pemanfaatan kawasan hutan yang tidak bepotensi Sharing kayu maupun non kayu (Pemanfaatan sumberdaya air, pemaanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam lainnya)

HUBUNGAN LMDH PERHUTANI

Belum mencerminkan hubungan kemitraan (Perhutani Subjek, LMDH Objek)

UMUM

Pendekatan kelembagaan (LMDH) dengan Akte Notaris sebagai badan hukumnya, menimbulkan potensi konflik antara LMDH dengan Pemerintahan Desa.

PERHUTANI

  1. Petugas lapangan terbatas
  2. Lemahnya SDM Perhutani dalam hal :
  3. PHBM belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam struktur Perusahaan
  4. Ada ketidak ikhlasan petugas Perhutani dalam implementasi PHBM
  5. Ada “oknum” Perhutani yang menjadikan LMDH Kambing Hitan atas kasus-kasus kerusakan sumberdaya hutan
  6. Program berorientasi “anggaran” bukan “Pemberdayaan”
  7. Target kuatitatif bukan Kualitatif
  8. Bersikap reaktif bukan Proaktif
  9. Adanya gap antara kebijakan dan implementasi
  10. Ada ketidak percayaan terhadap kemampuan LMDH
  11. Rotasi petugas yang terlalu cepat
  12. Masih ada oknum petugas yang telibat dalam illegal logging
  13. Restrukturisasi yang menjadi tidak jelas
  14. Penempatan petugas yang tidaak tepat
  15. Lebih percaya suara lain (pihak eksternal) ketimbang masukan LMDH
  • Berkomunikasi dengan masyarakat
  • Berkoordinasi dengan pihak lain
  • Memotivasi masyarakat
  • Tehnik-tehnik pemecahan masalah
  • Perencanaan partisipatif
  • Memahami kebijakan perusahaan

HUBUNGAN LMDH PERHUTANI

Belum mencerminkan hubungan kemitraan (Perhutani Subjek, LMDH Objek)

UMUM

  1. Pemerintah daerah belum menganggap pembangunan Kehuatanan sebagai issue strategis yang harus mendapatkan prioritas
  2. Sebagian besar Forum Komunikasi PHBM (mulai dari tingkat desa sampai di tingkat propinsi) belum efektif (kalau tidak boleh di bilang tidak berfungsi)
  3. Pendekatan kelembagaan (LMDH) dengan Akte Notaris sebagai badan hukumnya, menimbulkan potensi konflik antara LMDH dengan Pemerintahan Desa.
  4. Belum ada kebijakan yang mengatur sharing antara kawasan hutan Produksi dengan kawasan hutan lindung
  5. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai petak pangkuan (luas dan batas territorial pangkuan hutan suatu desa)
  6. Sebagian besar,belum terbangun sinergi dalam impelementasi PHBM antara Pemerintah Daerah dengan Perum Perhutani
  7. Kesan yang sangat kental (sebagian besar merupakan realita), Proses pembentukan LMDH lebih banyak di inisiasi oleh petugas Perum Perhutani dan berorietasi pada target kuantitatif, ketimbang berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada kualitas LMDH
  8. Perum Perhutani selalu menjadi “Kambing Hitam” atas persoalan Kemiskinan desa hutan dan berbagai bencana alam (Banjir, longsor, kekeringan,dll)

“SAATNYA PETUGAS PERHUTANI BERPIKIR DAN BERTINDAK UNTUK PELESTARIAN SUMBERDAYA HUTAN,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA HUTAN, YANG SECARA OTOMATIS AKAN BERDAMPAK PADA KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN”

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

  1. Proses penyusunan perencanaan di dominasi oleh Perhutani
  2. Belum dilaksanakan PDP secara menyeluruh
  3. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan belum terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
  4. Rencana Startegis implementasi PHBM di LMDH belum menjadi bagian dari rencana perusahaan

BIDANG USAHA

Kegiatan pengurusan sumbersadaya hutan yang mempunyai nilai ekomonis selalu dilakukan dan didominasi oleh petugas perhutani , LMDH tidak berani berinisiatif untuk melakukan sendiri

Segala kegiatan dalam pengurusan sumberdaya hutan harus melibatkan LMDH dan atau di serahkan kepada LMDH

  1. Kompensasi dari hasil pemanfaatan sumberdaya Alam yang ada di kawasan hutan harus di serahkan kepada LMDH
  2. Koperasi LMDH (KPH/UNIT) harus dapat ditumbuhkan sebagai jembatan usaha
  3. Harus ada upaya untuk pemanfaatan kawasan hutan yang tidak bepotensi Sharing kayu maupun non kayu (Pemanfaatan sumberdaya air, pemaanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam lainnya)

REKOMENDASI :

  1. Harus ada evaluasi kinerja petugas Perhutani yang dilakukan oleh Paguyuan LMDH
  2. Harus ada evaluasi implementasi PHBM yang dilakukan secara berkala
  3. Harus ada pembagian peran antar Paguyuban LMDH dengan Perhutani dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumberdaya hutan. Misal, Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakatan diserahkan kepada Paguyuban
  4. Perencanaan mengacu pada Pengkajian desa Partisipatif (PDP) :
  5. Pelaksanaan dilakukan bersama sesuai kesepakatan berbagi Peran, Tugas dan Sharing, pada semua pihak yang terkait
  6. Menindaklanjuti semua kesepakatan bersama untuk di implementasikan
  7. Harus ada evaluasi dan dilaksanakan secara bersama
  1. Istilah RPH Model di rubah menjadi RPH Percontohan

RUMUSAN / KESEPAKATAN REFLEKSI PHBM KPH PURWODADI

  1. 1. BIDANG ORGANISASI

–     Untuk percepatan implementasi PHBM perlu petugas khusus (Perhutani) di setiap BKPH yang tidak merangkap pekerjaan lainnya

–     Dalam kepengurusan LMDH harus melibatkan seluruh elemen masyarakat ( TOGA, TODA dan TOMA)

–     Meningkatkan hubungan / komunikasi antara para pihak ( Perhutani, LMDH, Pemda dan Pihak yang berkepentingan)

–     Sosialisasi dan pelatihan terus dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM (Perhutani, LMDH dan Pemda)

  1. 2. BIDANG USAHA

–     Kemudahan / penyederhanaan prosedur dalam kerjasama kegiatan PHBM sehingga LMDH tidak selalu terbentur oleh persaratan  birokrasi atau administrasi.

–     Keterbatasan modal LMDH menjadi kendala utama dalam pemanfaatan wengkon termasuk PLDT

–     Perlu dukungan Pemda dalam pembinaan Usaha Tani didalam kawasan hutan melalui Dinas terkait yang ada.

  1. 3. BIDANG PENGELOLAAN SDH

–     Bidang Keamanan hutan : kesamaan persepsi bahwa keamanan hutan adalah tanggung jawab bersama antar pihak (tidak terpisah-pisah) serta penempatan petugas Perhutani agar disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat

–     Semua pihak mendukung program KPH Purwodadi hijau 2010

REKOMENDASI REFLEKSI PHBM KPH PURWODADI

  1. IMPLEMENTASI PHBM HARUS DIDUKUNG DAN MENGAKOMODIR KEPENTINGAN PARA PIHAK ( PERHUTANI, LMDH DAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN )
  2. REFLEKSI PHBM AKAN DILAKSANAKAN 6 (ENAM) BULAN SEKALI SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI HASIL REFLEKSI SEBELUMNYA.

MENGENAL LMDH SIDO MAKMUR

PURWODADI, LMDH Sido Makmur memiliki potensi kawasan hutan yang mengkontribusi kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan, dimana lahan pangkuannya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan system tumpangsari jenis  jagung, yang bekerjasama dengan PT Dupont (Pioner) selaku pemasok benih jagung pioner.

Atas jasa yang telah dilakukan anggota LMDH Sido Makmur, berkaitan dengan penjualan benih jagung, PT. Dupont (Pioner) telah memberikan bantuan uang sebesar Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh Juta Rupiah) dalam bentuk bangunan gedung sebagai tempat sarana  kegiatan belajar.

Disamping gedung PKBM digunakan untuk kegiatan Sekretariat dan pertemuan rutin LMDH juga dipergunakan untuk tempat pembelajaran masyarakat Desa Prawoto dalam membantu pemerintah terkait dengan Buta Aksara, serta digunakan/disewakan untuk pelatihan-pelatihan dari Instansi terkait dalam wilayah Kabupaten Pati.

PT. Dupont (Pioner) juga memberikan perlengkapan buku bacaan , laptop lengkap dengan LCD dan layarnya.

Ruang Gedung PKBM dibagi menjadi empat ruangan yang berfungsi sebagai: ruang kelas,.ruang Sekretariat, ruang computer dan perpustakaan.

Menurut Sugiyanto SH, selaku Ketua LMDH Sido Makmur bahwa : Kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat yang telah diberikan oleh LMDH Sido Makmur dari keluasan pangkuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat seluas 670 ha x Rp 2.000,- x 4.000 Kg x 2 panen = Rp 10.720.000.000,-

Panen tersebut selama 1 tahun, bila dikalikan lima tahun maka penghasilan masyarakat sekitar desa hutan Rp 53.600.000.000,-  sehingga rata-rata penghasilan selama kurun waktu lima tahun perorang adalah Rp 5.104.761,- sedangkan rata-rata 1 tahun masyarakat mendapatkan penghasilan perorang sebesar Rp 1.020.952,- tambahnya.

Dalam pangkuan LMDH Sido makmur terdapat obyek wisata yang akan dikembangkan berupa wisata gua, dimana pangkuannya memiliki potensi gua Terusan, gua Lowo, gua Banyu, gua Kendil, gua Pawon dimana gua tersebut memiliki keunikan yang berbentuk Stalaktit dan Stalakmid serta bentuk batu yang menyerupai kunto bimo.

Jarak lokasi wisata gua dari Purwodadi menuju arah barat jurusan jalan raya Purwodadi-Kudus +/- 20 Km, aksesbiltas dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda empat langsung sampai lokasi wisata.

Disamping itu pula potensi lain yang akan dikembangkan adalah memanfaatkan sumber mata air yang ada dilokasi sendang Nglayapan, yang airnya tidak pernah habis walaupun musin kemarau panjang dan terdapat pohon kepoh yang telah berumur 1 abad, yang rencananya akan dipergunakan untuk lokasi pemancingan.(Humas Pwd)